Mau Mendirikan PT? Siapkan Ini Dulu

Banyak usaha dimulai dengan CV, lalu berpindah ke PT ketika usahanya membesar atau pemodalnya bertambah. Alasannya jarang soal gengsi. Yang dicari biasanya susunan yang lebih tertib dan pemisahan tanggung jawab yang lebih jelas antara usaha dan pemiliknya.

Pertanyaan ini hampir selalu muncul paling awal. Untuk perseroan persekutuan modal, undang-undang meminta paling sedikit dua pendiri. Perseroan didirikan dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

Syarat dua pendiri ini punya pengecualian (Pasal 7 ayat (7) UU PT). Salah satunya perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, yang dikenal sebagai PT perorangan dan dibahas di bagian akhir tulisan ini.

Syarat dua orang itu tidak berhenti pada hari pendirian. Bila setelah perseroan berbadan hukum pemegang sahamnya tinggal satu, dalam 6 (enam) bulan sejak keadaan itu sebagian saham wajib dialihkan kepada orang lain, atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain (Pasal 7 ayat (5)). Lewat dari 6 (enam) bulan, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan (Pasal 7 ayat (6)). Ketentuan ini tidak berlaku bagi perseroan yang dikecualikan dalam ayat (7), termasuk PT perorangan.

Saat akta dibuat, orang yang datang dan menandatangani di hadapan Notaris disebut penghadap. Pada akta pendirian, penghadapnya biasanya para pendiri sendiri. Syarat penghadap diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Di anggaran dasar selalu ada tiga angka modal, dan ketiganya sering tertukar. Padahal hubungannya sederhana: yang satu berada di dalam yang lain.

Lalu berapa yang wajib disetor saat pendirian? Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 33 ayat (1) UU PT). Masukkan modal dasar yang Anda rencanakan, lalu geser rencana setorannya.

Perhatikan juga ayat (2). Setoran modal harus bisa dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, jadi simpan bukti setornya bersama berkas pendirian. Kewajiban setor penuh berlaku lagi setiap kali perseroan kelak menambah modal ditempatkan (ayat (3)).

Dari ketiganya, anggaran dasar yang paling panjang. Isinya mengatur perseroan selama berdiri, dari nama dan kedudukan sampai penggunaan laba. Dua isi lainnya memotret keadaan pada hari pendirian: siapa memegang saham berapa, dan siapa yang pertama kali mengurus serta mengawasi perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama diangkat oleh pendiri dalam akta pendirian, karena RUPS belum ada (Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) UU PT). Setelah perseroan berjalan, pengangkatan berikutnya menjadi wewenang RUPS (Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU PT). Akta itu sendiri wajib dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (1) UUJN).

Undang-undang juga mengatur apa yang sekurang-kurangnya dimuat dalam akta pendirian dan anggaran dasar (Pasal 8 dan Pasal 15 UU PT). Uraian bagian demi bagian ada di halaman anatomi akta.

Garis besarnya ada empat tahap. Rinciannya diatur dalam peraturan pelaksana yang dapat berubah, jadi anggap urutan ini sebagai peta, bukan jadwal.

Centang berkas yang sudah Anda pegang. Kelompok wajib sebaiknya lengkap sebelum jadwal penandatanganan ditetapkan. Kelompok disarankan membantu agar isian AHU Online tidak tersendat karena data yang kurang.

Bisa, tetapi hanya untuk usaha mikro dan kecil, dan bentuknya lain. UU 6/2023 menambahkan PT perorangan: perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dengan surat pernyataan pendirian, bukan dengan akta Notaris (Pasal 153A UU PT). Pasal 7 ayat (7) yang baru pun mengecualikan perseroan jenis ini dari syarat dua pendiri.

Panduan ini membahas perseroan persekutuan modal. Syarat dan tata cara PT perorangan, termasuk kriteria usaha mikro dan kecil, diatur tersendiri dan belum diuraikan di sini.