Langsung ke isi
Notaris & PPATBiondy Utama, S.H., M.Kn.

Catatan hukum seputar
PT, CV, dan akta

Catatan hukum seputar perseroan terbatas, persekutuan komanditer, dan akta Notaris

Sorotan

01 / 06

Alat bantu

Bingung Memilih KBLI? Ceritakan Saja Usaha Anda.

Tulis kegiatan usaha dengan bahasa sehari-hari, lalu lihat kelompok KBLI 2025 yang paling mendekati. Daftar pilihannya bisa disalin atau diunduh sebagai PDF.

Coba pemilih KBLI Kenapa KBLI 2020 perlu dicek ulang

Pemilih KBLI 2025

Bingung Memilih KBLI? Ceritakan Saja Usaha Anda.

Ketik kegiatan usaha dengan bahasa sehari-hari, atau masukkan kode KBLI 2020 dari anggaran dasar lama untuk melihat padanan 2025-nya. Pilihan Anda bisa disalin atau diunduh sebagai PDF.

Kegiatan yang sering ditanyakan

Pencocokan berjalan di perangkat Anda. Ketikan tidak dikirim ke mana pun.

  1. 56303Pilihan umum untuk kegiatan ini

    Aktivitas Rumah Minum/Kafe

    Kategori I · Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

    Kegiatan: Kedai kopi dan kue. Bila kuenya dibuat sendiri untuk dijual kemasan: 10710.

    Uraian resmi: buku KBLI 2025 (BPS) (membuka situs BPS di tab baru)
  2. 56304Pilihan umum untuk kegiatan ini

    Aktivitas Kedai Minuman

    Kategori I · Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

    Uraian resmi: buku KBLI 2025 (BPS) (membuka situs BPS di tab baru)
  3. 47242Pilihan umum untuk kegiatan ini

    Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya

    Kategori G · Perdagangan Besar dan Eceran

    Uraian resmi: buku KBLI 2025 (BPS) (membuka situs BPS di tab baru)
  4. 46314Mungkin juga

    Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao

    Kategori G · Perdagangan Besar dan Eceran

    Uraian resmi: buku KBLI 2025 (BPS) (membuka situs BPS di tab baru)
  5. 47243Mungkin juga

    Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, Gula Merah, dan Sejenisnya

    Kategori G · Perdagangan Besar dan Eceran

    Uraian resmi: buku KBLI 2025 (BPS) (membuka situs BPS di tab baru)
  6. 56305Mungkin juga

    Aktivitas Rumah/Kedai Obat Bahan Alam

    Kategori I · Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

    Uraian resmi: buku KBLI 2025 (BPS) (membuka situs BPS di tab baru)
  7. 01271Mungkin juga

    Pertanian Kopi

    Kategori A · Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

    Uraian resmi: buku KBLI 2025 (BPS) (membuka situs BPS di tab baru)
  8. 10761Mungkin juga

    Pengolahan Kopi

    Kategori C · Industri

    Uraian resmi: buku KBLI 2025 (BPS) (membuka situs BPS di tab baru)
  9. 10792Mungkin juga

    Industri Kue Basah

    Kategori C · Industri

    Uraian resmi: buku KBLI 2025 (BPS) (membuka situs BPS di tab baru)
  10. 27520Mungkin juga

    Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga

    Kategori C · Industri

    Uraian resmi: buku KBLI 2025 (BPS) (membuka situs BPS di tab baru)

Agenda

Tanggal Penting yang Mendekat

Batas waktu yang berlaku bagi perseroan yang tahun bukunya berakhir 31 Desember, dihitung dari hari ini. Simpan ke kalender supaya tidak terlewat.

Desember 2026

31Kamis
Tahun buku 2026 berakhir

Sesudah tanggal ini, hitungan enam bulan menuju RUPS tahunan dimulai.

Ps. 66 ayat (1) dan 78 ayat (2) UU PT58 hari lagi

Juni 2027

15Selasa
Batas panggilan RUPS tahunan tahun buku 2026

Agar RUPS tahunan dapat diadakan pada batas terakhirnya, panggilan dikirim paling lambat hari ini: 14 hari sebelum rapat, tanpa menghitung tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Ps. 82 ayat (1) UU PT224 hari lagi
30Rabu
Batas RUPS tahunan tahun buku 2026

RUPS tahunan wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

Ps. 78 ayat (2) UU PT239 hari lagi

Rubrik

Sedang mengurus apa?

Pilih topiknya. Setiap rubrik berisi panduan lengkap, tanya jawab singkat, dan bahan yang bisa langsung dipakai.

Rubrik Laporan Tahunan Dari isi laporan tahunan dan laporan keuangannya, sampai siapa yang wajib tanda tangan dan ke mana persetujuannya dikirim. 1 panduan · 4 tanya jawab · templat DOCX Rubrik RUPS dan Tata Kelola Kapan rapat sah, berapa yang harus hadir, dan kapan cukup tanpa rapat. 1 panduan · 5 tanya jawab Rubrik Perseroan Terbatas Mendirikan PT, menyetor modal, dan mengenal tugas Direksi serta Dewan Komisaris. 2 panduan · 3 tanya jawab Rubrik KBLI dan Kegiatan Usaha Cek apakah kode usaha di anggaran dasar Anda masih sesuai KBLI 2025. 1 panduan · alat pencarian Rubrik Persekutuan Komanditer Siapa yang mengurus, siapa yang cukup menyetor modal, dan bagaimana CV didaftarkan. 1 panduan · 1 tanya jawab

Dari panduan utama

Laporan tahunan isinya apa saja? Undang-undang menyebut tujuh.

  1. alaporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  2. blaporan mengenai kegiatan Perseroan;
  3. claporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  4. drincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
  5. elaporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  6. fnama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  7. ggaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Baca penjelasan tiap bagian

Laporan tahunan

Dari Tutup Buku sampai Lapor ke Menteri

Tujuh langkah yang dilalui perseroan setiap tahun. Pilih langkahnya untuk melompat, atau gulir pelan-pelan.

  1. Tahun buku berakhir
  2. Laporan keuangan
  3. Telaah dan tanda tangan
  4. Panggilan RUPS
  5. RUPS tahunan
  6. Akta Notaris
  7. Lapor lewat SABH

Pasal 66 ayat (1) UU PT

Tahun buku selesai, hitungan enam bulan dimulai

Tahun buku ditentukan anggaran dasar; banyak perseroan memakai 1 Januari sampai 31 Desember. Sejak tahun buku berakhir, Direksi punya waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS.

Hitung batasnya

Pasal 66 ayat (2) huruf a · Pasal 68 ayat (1)

Laporan keuangan disusun, diaudit bila wajib

Paling sedikit neraca akhir tahun buku beserta pembandingnya, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam keadaan tertentu, misalnya aset atau peredaran usaha paling sedikit Rp50 miliar, laporan itu wajib diaudit akuntan publik.

Isi laporan keuangan

Pasal 66 ayat (1)–(2) · Pasal 67 ayat (1)

Direksi menyusun, Dewan Komisaris menelaah

Laporan tahunan memuat tujuh isi yang disebut undang-undang. Sebelum sampai ke RUPS, laporan itu ditelaah Dewan Komisaris, lalu ditandatangani semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku itu.

Tujuh isinya

Pasal 82 ayat (1) dan (3) · Pasal 67 ayat (1) · Pasal 91

Panggilan dikirim, bahan rapat disediakan

Direksi memanggil RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat, tanpa menghitung tanggal panggilan dan tanggal rapat. Sejak tanggal panggilan, laporan tahunan disediakan di kantor perseroan untuk diperiksa pemegang saham. Bila semua pemegang saham dengan hak suara bersedia menandatangani, keputusan dapat diambil di luar RUPS tanpa panggilan.

Aturan panggilan

Pasal 78 ayat (2) · Pasal 69 ayat (1)

Laporan tahunan disetujui

RUPS tahunan wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Di sana laporan tahunan disetujui, termasuk pengesahan laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Kuorum dan suara

Pasal 16 ayat (2) Permenkum 49/2025 · ALT-KRM-53

Persetujuan dimuat dalam akta Notaris

Persetujuan RUPS atas laporan tahunan dimuat dalam akta Notaris. Untuk keputusan sirkuler, Notaris menyusun akta pernyataan keputusan para pemegang saham (PKPS).

Peran Notaris

Pasal 16 ayat (3)–(5) Permenkum 49/2025 · pengumuman Ditjen AHU 15-06-2026

Disampaikan kepada Menteri

Direksi menyampaikannya kepada Menteri melalui Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak akta ditandatangani, secara elektronik melalui SABH, dengan mengunggah akta dan laporan tahunan. Untuk tahun buku 2025, batas lapor sebelum sanksi adalah 31 Oktober 2026.

Batas dan sanksinya

Mengapa situs ini ada

Akta Notaris ditandatangani dalam satu hari, tetapi akibatnya berjalan bertahun-tahun. Tulisan di sini disusun supaya Anda memahami urusannya lebih dulu: apa dasarnya, kapan batasnya, dan apa yang perlu disiapkan.

Kabar Hukum

Panduan yang layak dibaca sampai selesai

Kabar hukum memuat panduan dan catatan hukum tentang perseroan terbatas, persekutuan komanditer, dan akta Notaris. Setiap tulisan mencantumkan dasar pasal dan tanggal penulisannya. Tulisan ini bersifat umum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.

  1. P — 01Laporan tahunanLaporan Tahunan PT, Mulai dari Mana?Ps. 66–69, 78 UU PTPanduan utama Tujuh isi wajib laporan tahunan, cara menyusun laporan keuangannya, dan batas waktu yang sering terlewat.
  2. P — 02RUPSRUPS Ada Berapa Macam, dan Kapan Sah?Ps. 76–91 UU PT± 10 menit Undang-undang hanya mengenal dua jenis RUPS. Yang sering membuat keputusan bermasalah justru panggilan dan kuorumnya.
  3. P — 03Perseroan terbatasMasa Jabatan Direksi Habis, Cukup Didiamkan?Ps. 94, 111 UU PT± 9 menit Begitu masa jabatannya berakhir, direktur tidak lagi berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan sampai diangkat kembali oleh RUPS.
  4. P — 04KBLIKode KBLI di Anggaran Dasar Masih yang Lama?PBPS 7/2025Panduan + alat Sebagian kode KBLI 2020 kini dipakai untuk kegiatan lain. Cek kode usaha Anda di antara 1.559 kelompok KBLI 2025.
  5. P — 05Perseroan terbatasMau Mendirikan PT? Siapkan Ini DuluUU PT · UUJNDaftar periksa Berapa pendiri, berapa modal yang harus disetor, dan dokumen apa yang dibawa saat menghadap Notaris.
  6. P — 06PersekutuanMendirikan CV: Siapa Mengurus, Siapa Menanggung?Ps. 19–21 KUHDPanduan Sekutu komanditer cukup menyetor modal. Begitu ikut mengurus, tanggung jawabnya bisa berubah total.
  7. P — 07Laporan tahunanLaporan Keuangan PT, Wajib Diaudit?Ps. 68 UU PTBagian panduan Tidak semua PT wajib diaudit. Tapi ada enam keadaan yang membuat audit tidak bisa ditawar.

Tanya Jawab

Yang paling sering ditanyakan

Laporan Tahunan

Laporan tahunan isinya apa saja?

Paling sedikit tujuh hal. Mulai dari laporan keuangan, laporan kegiatan, sampai gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 66 ayat (2) UU PT Laporan Tahunan

Laporan keuangan PT wajib diaudit?

Wajib dalam enam keadaan, misalnya bila aset atau peredaran usahanya paling sedikit Rp50 miliar. Kalau audit yang wajib itu dilewati, laporan keuangan tidak disahkan RUPS.

Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU PT Laporan Tahunan

Direktur menolak tanda tangan laporan tahunan. Lalu?

Ia wajib menulis alasannya. Kalau tidak tanda tangan dan juga tidak memberi alasan tertulis, ia dianggap sudah setuju dengan isinya.

Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU PT Laporan Tahunan

Apakah persetujuan laporan tahunan harus disampaikan kepada Menteri Hukum?

Bagi perseroan persekutuan modal, persetujuan itu dimuat dalam akta Notaris dan disampaikan oleh Direksi melalui Notaris.

Pasal 16 Permenkum 49/2025 RUPS

RUPS lewat konferensi video, sah?

Sah, asal semua peserta bisa saling melihat, saling mendengar, dan ikut berpartisipasi. Risalahnya pun harus disetujui dan ditandatangani semua peserta.

Pasal 77 ayat (1) dan (4) UU PT RUPS

Bisa memutuskan tanpa rapat?

Bisa, dengan satu syarat: semua pemegang saham yang punya hak suara setuju secara tertulis dan menandatangani usulnya. Kurang satu saja, tidak sah.

Pasal 91 UU PT RUPS

RUPS pertama tidak kuorum. Harus bagaimana?

Panggil RUPS kedua. Rapat kedua sudah sah kalau paling sedikit sepertiga saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar meminta lebih.

Pasal 86 ayat (2) dan (4) UU PT RUPS

Mau ubah anggaran dasar, berapa yang harus hadir?

Paling sedikit dua pertiga saham dengan hak suara. Keputusannya juga harus disetujui paling sedikit dua pertiga suara yang dikeluarkan.

Pasal 88 ayat (1) UU PT RUPS

RUPS boleh diadakan di luar kota?

Pada dasarnya di tempat kedudukan atau tempat usaha utama sesuai anggaran dasar. Tempat lain hanya boleh bila semua pemegang saham hadir dan setuju, dan tetap harus di Indonesia.

Pasal 76 ayat (1) dan (3) UU PT Perseroan Terbatas

Modal yang disetor minimal berapa?

Paling sedikit 25% dari modal dasar, dan harus disetor penuh. Buktinya bukti penyetoran yang sah, bukan sekadar pernyataan.

Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT KBLI

Kode KBLI 2020 masih bisa dipakai?

Badan Pusat Statistik telah menetapkan KBLI 2025. Sebagian kode KBLI 2020 dipindah, dipecah, atau nomornya dipakai untuk kegiatan lain.

KBLI 2025 Persekutuan Komanditer

Sekutu komanditer boleh ikut mengurus CV?

Tidak, bahkan dengan surat kuasa sekalipun. Kalau tetap ikut mengurus, ia ikut menanggung seluruh utang persekutuan secara tanggung renteng.

Pasal 20 dan 21 KUHD Akta

Siapa yang dapat menjadi penghadap?

Penghadap harus paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 39 ayat (1) UUJN

Contoh, Templat, dan Alat Bantu

Bahan yang bisa langsung dipakai

Peraturan BPS · PDFKlasifikasi Baku Lapangan Usaha IndonesiaNomor 7 Tahun 2025
KBLI 2025PDF resmi · peraturan.go.id
Alat bantuTenggat Akta dan PemberitahuanTenggat menurut undang-undang
Tenggat Akta dan PemberitahuanDihitung di peramban
Alat bantuKuorum dan Keabsahan Keputusan RUPSTata kelola perseroan
Kuorum dan Keabsahan Keputusan RUPSDihitung di peramban
Alat bantuDaftar Periksa BerkasKesiapan administrasi
Daftar Periksa BerkasDicentang di peramban

Istilah

Istilah yang sering bikin bingung

Pengertiannya diambil langsung dari bunyi undang-undang, bukan dikarang ulang.

RUPS
Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
Pasal 1 angka 4 UU PT
Direksi
Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Pasal 1 angka 5 UU PT
Dewan Komisaris
Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Pasal 1 angka 6 UU PT
Hari
Hari kalender.
Pasal 1 angka 15 UU PT
KBLI
Pengelompokan aktivitas ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa ke dalam jenis lapangan usaha.
Pasal 1 angka 2 Peraturan BPS 7/2025
Keputusan di luar RUPS
Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
Pasal 91 UU PT